HUKUM AGRARIA DAN PERKEMBANGANNYA Perspektif Politik Hukum

Description

Buku ini membahas Hukum Agraria dan Perkembangannya dalam Perspektif dan Politik Hukum, yaitu mengkaji agraria dan pertanahan dalam tinjauan hukum dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agraria dan pertanahan. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) hingga saat ini mengalami perkembangan dari perspektif hukum maupun politik hukumnya.
Buku ini berisi bahasan tentang: (1) Ruang lingkup politik hukum agraria dan pertanahan; (2) Politik hukum agraria dalam perspektif historis; (3) Hak menguasai negara atas tanah, hak atas tanah, hak pengelolaan dan penggunaannya oleh pihak ketiga; (4) Kewenangan pemerintah daerah terhadap penguasaan atas tanah, ruislag tanah aset Pemerintah Daerah dan tanah Perseroan Terbatas; (5) Pemanfaatan tanah aset Pemerintah Daerah oleh Perseroan Terbatas dalam bentuk bangun guna serah, hak tanggungan, hak atas tanah untuk penanaman modal, pendaftaran tanah, pembangunan rumah susun dan pemilikan atas satuan rumah susun, pemilikan rumah oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia; (6) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; (7) Pengadaan tanah untuk kepentingan perusahaan swasta, reklamasi pantai, reforma agraria, dan perwakafan tanah hak.
Buku ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi dosen, mahasiswa, aparatur Pemerintah, Advokat (Pengacara), Hakim, Jaksa, Kepolisian, Pengembang, dan masyarakat pada umumnya
Tentang Penulis
Dr. Urip Santoso, S.H., M.H., Sejak Januari 1990 menjadi staf pengajar (dosen) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada program sarjana hukum mengajar matakuliah hukum agraria, hukum penataan ruang, hukum perumahan, hukum rumah susun, dan hukum pengadaan dan pendaftaran hak atas tanah. Pada program magister kenotariatan mengajar matakuliah pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Pada program magister hukum mengajar matakuliah politik agraria dan pertanahan. Aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, pelatihan di bidang hukum agraria (hukum pertanahan) maupun hukum perumahan, kegiatan penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.