KEWENANGAN BEBAS (DISKRESI) DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK PEMERINTAH

Description

Penggunaan diskresi harus mendapat persetujuan atau setidak-tidaknya memberitahukan serta melaporkan pasca penggunaan diskresi tersebut kepada atasan Pejabat yang berwenang, sehingga seolah-olah diskresi bukan lagi menjadi kewenangan bebas Pejabat Pemerintah. Padahal kewenangan dan diskresi merupakan dua sisi mata uang yang melekat pada Pejabat Pemerintahan.
Buku ini memberikan gambaran bahwa penggunaan diskresi oleh Pejabat Pemerintahan tidak sesederhana seperti yang diuraikan di dalam teori, karena dinamika dalam pemerintahan membutuhkan sikap tanggap Pejabat Pemerintahan dalam waktu yang singkat atau tidak terlalu lama. Buku ini juga menjelaskan bagaimana praktik pengujian Keputusan dan/atau Tindakan diskresi diuji oleh Pengadilan. Oleh karenanya, buku ini akan sangat berguna bagi para akademisi maupun praktisi khususnya di bidang hukum administrasi negara.