Description
Dalam rangka menegakkan aturan hukum dan sistem peradilan, diperlukan suatu institusi kekuasaan kehakiman (judicatice power). Institusi kehakiman ini bertugas untuk menegakkan dan mengawasi peraturan perundang-undangan yang berlaku (ius constitutum), berdasarkan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Sejauh mana prinsip peradilan ini berjalan dengan baik, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian institusi peradilan tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di dalam menegakkan sistem hukum dan keadilan; maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai kode etik dalam profesi hukum yang dituangkan dalam aturan yang bersifat normatif, tertulis, dan memiliki kekuatan hukum (hukum positif).
Kajian dan pembahasan buku ini antara lain mencakupi empat topik utama: (1) Etika, Profesi dan Kode Etik; (2) Etika Profesi dan Kode Etik Hakim dan Hukum Positif; (3) Kewajiban, Sanksi, dan Sumpah Hakim; dan (4) Hakim dalam Perspektif Agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha).
Referensi ini menjadi penting tidak saja untuk para praktisi hukum dan peradilan, dosen/pengajar ilmu hukum dan kepolisian, dan mahasiswa, tetapi juga sangat berguna bagi kalangan umum seperti aktivis HAM, pegiat (advokasi) LSM serta politisi.
“Karya buku ini merupakan upaya intelektual untuk menjabarkan suatu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sebagai pegangan para hakim serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan etik tingkah laku hakim. Kekhasan buku ini merupakan kombinasi antara teori dan praktik; tidak hanya menekankan pada kekuatan aplikatif efektivitas di lapangan (law in action), tapi disertai pula dengan analisis teoretis (law in book).”
—Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL., Ketua Mahkamah Agung RI (2001-2008)
There are no reviews yet.