Konsep dan Implementasi Kewenangan Peradilan TUN dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Ditempuhnya Upaya Administratif

Description

Buku ini disusun berdasarkan analisa dan kajian terhadap kondisi keragaman (diskursus) sikap dan pandangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara atas hal tersebut. Di dalamnya, tim penulis memaparkan problematika konsep, yuridis dan sosiologis terkait keragaman (diskursus) sikap dan pandangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara atas penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya upaya administratif itu sendiri.
Setelah itu, tim penulis merumuskan urgensi filosofi, yuridis, dan sosiologis atas kebutuhan rekonstruksi kebijakan Mahkamah Agung yang terkait dengan pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018. Pada akhirnya, tim penulis menghadirkan konsep implementasi penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara yang berbasis perlindungan hukum bagi para pencari keadilan, dan sebuah draf rancangan perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.